Pages

Rabu, 28 November 2012

Morowali, Bumi Seribu Tambang

Nickel Ore siap diekspor. Kedepan, ekspor harus dalam bentuk barang jadi.
Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah merupakan pecahan dari Kabupaten Poso yang dimekarkan berdasarkan UU no. 51 tahun 1999 tanggal 3 Nopember 1999. Letak kabupaten muda ini kurang lebih pada 01o31 12 – 03o46 48 LS dan antara 121o02 24- 123o15 36 BT, dengan luas keseluruhan mencapai 45.453 km2. Sekitar 66% wilayahnya merupakan perairan laut beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya.
Karena luasnya, Kabupaten Morowali yang terdiri dari 13 kecamatan ini berbatasan dengan sejumlah kabupaten yaitu:
  • Sebelah Utara dengan Kabupaten Banggai dan Kabupaten Poso;
  • Sebelah Timur dengn Perairan Teluk Tolo;
  • Sebelah Selatan dengan provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan
  • Sebelah Barat dengan Kabupaten Poso.
Saat ini, kabupaten Morowali dipimpin oleh Bupati Anwar Hafid (sejak 2007).
Potensi Alam
Morowali merupakan daerah dengan sejumlah potensi yang menjanjikan. Data tahun 2004 menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten Morowali masih didominasi oleh sektor pertanian (64%). Beberapa perusahaan besar seperti Astra Agro dan Sinar Mas bahkan membuka perkebunan kelapa sawit skala besar di Morowali dengan memberdayakan petani-petani lokal dalam kerangka kerjasama yang saling menguntungkan..
Seiring perjalanan waktu, daerah ini juga membuka diri terhadap investasi untuk mengolah potensi yang ada. Potensi tersebut antara lain pertambangan minyak bumi, nikel, chromite, biji besi sampai batubara. Saat ini tercatat sekitar 21 perusahaan baik PMA maupun PMDN yang telah memperoleh izin eksplorasi tambang di daerah Morowali.
Akan tetapi, menurut data Kantor Bea dan Cukai Poso, dari sejumlah perusahaan tersebut, baru 3 perusahaan yang melakukan proses ekspor. Selebihnya masih dalam tahap eksplorasi dan pembangunan infrastruktur.
Akan tetapi pihak perusahaan tambang menolak anggapan tersebut. Mereka mengaku telah menjalankan usahanya sesuai AMDAL dan juga melaksanakan reboisasi atas lahan yang telah ditambang. Pihak Dinas Kehutanan pun mengawasi aktivitas perusahaan dengan ketat. Menurut mereka, banjir telah sering melanda daerah tersebut jauh sebelum proses eksplorasi yang baru dimulai tahun 2006.
Menghadapi masalah-masalah ini pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat dan menjamin kelangsungan dan keamanan investasi di daerahnya. Hal ini penting mengingat sejumlah kemajuan menanti masyarakat Morowali. Pembangunan pabrik pengolahan (smelter) sedang dilakukan untuk dapat memproduksi nikel. Jadi kedepan, ekspor nikel tidak dilakukan dalam bentuk nikel mentah (ore) tetapi sudah dalam bentuk jadi. Pembangunan pabrik nikel tentu akan membawa dampak ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat Morowali, bila pemerintah dan masyarakat dapat mengakomodasi perkembangan ini dengan baik.
Sejahtera atau Bencana?
Morowali sebagai bumi yang kaya harus bisa belajar dari pengalaman Papua.Kekayaan alam Papua yang disedot puluhan tahun tidak meninggalkan efek signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. Dalam segala segi, baik pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, infrastruktur apalagi keterjangkauan teknologi, masyarakat Papua sangat terpinggirkan. Padahal kekayaan alamnya sanggup untuk membangun Asia Tenggara!!
Kisah yang sama bisa saja terjadi di Morowali. Kekayaan alam dikeruk tanpa merencanakan peningkatan peran eksplorasi tambang bagi masyarakat sekitar. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah memperoleh kontribusi melalui royalti yang dibayarkan sesuai tonase yang diekspor oleh perusahaan. Sampai di sini, tanggung-jawab perusahaan telah terpenuhi sesuai peraturan. Tinggal pemerintah yang harus memaksimalkan penggunaan dana itu bagi pembangunan daerah.
Harus memberi hasil maksimal bagi masyarakat.
Satu hal yang patut dicermati adalah pemberian uang kompensasi langsung kepada masyarakat. Pengalaman di Papua menunjukkan bahwa pemeberian uang tunai kepada masyarakat tidak sepenuhnya bermanfaat maksimal. Hal ini terkait dengan pola hidup konsumtif atau budaya negatif yang kerap ada dalam masyarakat seperti judi dan minuman keras. Jelas bahwa meninabobokan masyarakat dengan uang, hanyalah salah satu bentuk pembodohan yang meninggalkan bom waktu yang siap meledak.
Pemerintah daerah sebaiknya mengatur pemberian insentif ini dengan perda yang jelas. Kebijakan tersebut kiranya dapat mengatur jelas agar uang kompensasi tersebut sebagian disalurkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan layanan yang bermanfaat nyata bagi masyarakat. Misalnya pembangunan akses jalan, penyediaan sekolah dan rumah sakit gratis dengan layanan yang unggul dan penyediaan program-program pemberdayaan masyarakat. Hasilnya akan terlihat dalam bentuk peningkatan jumlah masyarakat yang terdidik dengan baik dan lebih sejahtera, bukan pengangguran yang menjadi biang kerusuhan.
Memang tidak mudah. Diperlukan pemerintah yang tegas dan berwibawa serta berani mengambil resiko. Tapi pasti bisa, asal disertai tekad yang kuat. Semoga Morowali menjadi lebih sejahtera.
Tantangan Bagi Pemerintah
Meski memiliki potensi yang menjanjikan, kabupaten Morowali masih memerlukan pembenahan untuk mendukung masuknya investasi. Sejumlah pekerjaan yang menghadang adalah penyediaan infrastruktur jalan yang memadai. Perjalanan darat dari Kabupaten Poso atau dari arah Sulawesi Tenggara ke Morowali merupakan perjalanan yang melelahkan karena kondisi jalan yang sebagian besar rusak. Kondisi makin parah bila musim hujan datang. Dapat dipastikan beberapa ruas jalan akan terputus bahkan hilang tersapu banjir atau longsor.
Masalah lainnya infrastruktur pelabuhan juga masih sangat seadanya. Setiap perusahaan tambang berusaha mengatasi hal ini dengan membangun pelabuhan-pelabuhan sendiri yang lokasinya berjauhan satu sama lain.
Sarana kelistrikan dan komunikasi di Morowali masih sangat minim. Padahal listrik sangat vital untuk menggerakkan industry, baik skala rumah tangga, apalagi skala indurstri. Untuk komunikasi, boleh dikata masih sangat buruk. Bahkan di daerah kota seperti Kolonedale dan BUngku, komunikasi seluler masih kurang jelas dan sering terputus. Kondisi makin parah saat posisi kita berada di lokasi-lokasi tambang yang kebanyakan jauh dari kedua kota tersebut.
Berbicara tentang banjir dan longsor, sejumlah pihak menengarai penyebabnya adalah pemberian izin tambang yang terlalu mudah tanpa disertai pengawasan terhadap kerusakan lingkungan. Akibatnya penggundulan hutan dan pegunungan mengakibatkan terjadinya banjir di dataran yang lebih rendah.  Beberapa waktu lalu terjadi demonstrasi anarkis yang diikuti perusakan gedung dan peralatan PT Bintang Delapan Mineral. Demonstran menyatakan bahwa banjir yang melanda desa-desa mereka disebabkan oleh eksplorasi perusahaan tersebut.

0 komentar:

Posting Komentar